Jakarta, liputan24.id - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan yang mensyaratkan PDIP agar tidak menguasai jika hendak bergabung di koalisi besar. Bagi PDIP, kata Hasto, yang mendominasi urusan politik ialah rakyat.
"Nah kalo bagi PDIP yang mendominasi itu rakyat," ujar Hasto di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagaimana dirilis detiknews.com, Rabu (19/4/2023).
Hasto mengatakan arahan untuk tidak mendominasi itu merupakan 'teriakkan' yang tak perlu. Sebab, rakyatlah yang berhak mendominasi urusan perpolitikan.
"Jadi bangsa yang begitu besar ini jangan didominasi sehingga ketika ada yang teriak PDIP jangan mendominasi, itu suatu teriakan yang tidak perlu," ungkap Hasto.
"Karena bagi PDIP yang mendominasi adalah rakyat, kedaulatan rakyat. Itulah yang punya hak sepenuhnya untuk mendominasi, bukan elite," imbuhnya.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan koalisi besar masih menjadi wacana semata. Hal itu karena belum ada pembahasan terkait bentuk kerjasama koalisi besar.
"Kerja sama besar itu kan masih dalam wacana. Jadi diskursus, karena ini belum dikerucutkan pada platform yang akan diusung pada pemerintahan yang akan datang, belum dikerucutkan pada siapa yang akan jadi capres dan cawapres dan bagaimana bentuk kerja sama itu dilakukan," kata Hasto.
Partai Golkar sebelumnya buka suara soal peluang PDIP gabung dengan koalisi besar. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan jika PDIP gabung koalisi besar maka harus ikut aturan main dalam koalisi besar.
"Prinsipnya kita terbuka, hanya saja kita pastikan bahwa kalau terbuka tentu harus ikut dalam aturan main di koalisi besar," kata Ace pada wartawan di Kantor DPP Golkar, Jakbar, Rabu (12/4).
Ace mengatakan jika nantinya terdapat partai yang ingin bergabung, partai tersebut harus memahami bahwa koalisi besar sudah ada yang menginisiasi. Pihaknya tidak ingin nantinya partai yang ingin bergabung itu mencoba menguasai koalisi besar.
"Ya makanya yang terpenting adalah membangun sebuah pemahaman yang sama dan harus dipahami bahwa koalisi ini ada yang menginisasi. Jangan sampai nanti misalnya koalisi sudah dibangun tapi belakangan ingin menguasai. Tentu itu yang harus dihindari," ungkapnya. *
