Pekanbaru, Liputan24.id - Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution tiba - tiba mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kepulauan Meranti.
Seperti dirilis Tribunpekanbaru.com Pernyataan Edy Natar Nasution itu muncul terkait kekecewaannya kepada Gubernur Riau karena memerintahkan pemotongan anggaran yang dibawa saat safari Ramadhan.
Sehingga Edy Natar membatalkan agenda Safari Ramadhan yang sudah terjadwal bagi Wakil Gubernur Riau tersebut.
Sebelumnya disepakati anggaran untuk safari Ramadhan wakil Gubernur dan Gubernur itu sama nilainya yakni Rp50 juta sekali turun.
Namun terakhir anggaran untuk Wagub dipotong menjadi tersisa hanya Rp25 juta.
Pernyataan Edy Natar ini keluar disaat rombongan KPK sedang melakukan operasi Tangkap Tangan kepada Bupati Meranti Muhammad Adil yang saat itu Jumat (7/4/2023) sedang dalam proses pemberangkatan menuju Jakarta.
Menanggapi kondisi ini Politisi PKS yang juga ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau Markarius Anwar mengakui, memang selama ini prakteknya CSR itu disalurkan melalui persetujuan pemegang saham dalam hal ini Pemprov dan kabupaten.
Yang disalurkan tersebut yang menjadi kuota Pemprov, tentu lanjutnya gubernur dan Wagub yang menentukan, tapi perusahaan mestinya juga dapat menyalurkan CSR secara langsung ke masyarakat.
"Terkait apa yang terjadi, saya membacanya lebih kepada pak wagub kecewa dengan nilai yang sudah disepakati diawal dirubah lagi oleh pak gubernur, terlepas pak gubernur memang memiliki kewenangannya. Lebih kepada gentleman agreement yang tidak sesuai barangkali,"ujarnya.
Saya berharap ini dapat diselesaikan dengan baik dan masyarakat (rumah ibadah) penerima tidak dirugikan lah,"ujar Markarius Anwar. *
