Rokan Hilir -- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Rokan Hilir (Rohil) telah menerima formulir pendaftaran penjaringan calon Bupati dan Wakil Bupati Rohil. Ada 11 orang yang sudah menyerahkan formulir salah satunya Wakil Bupati Rohil H. Sulaiman, SS. MH. Senin (06/05/2024).
Kehadiran Wakil Bupati Rokan Hilir H. Sulaiman, SS. MH beserta rombongan disambut langsung ketua DPC PDIP Rohil, Drs Jamiludin di dampingi Sekretaris Partai PDIP Maston, anggota DPRD fraksi PDIP hingga ketua penjaringan beserta anggota di kantor DPC PDIP jalan Kecamatan, Kepenghuluan Bagan Punak Meranti, Kecamatan Bangko.
“Kita mengikuti prosedur syarat administrasi formulir pendaftaran harus dikembalikan,” kata H. Sulaiman,SS.MH kepada wartawan di Kantor DPC PDIP Rohil.
H. Sulaiman mengkalim penyerahan tersebut sesuai dengan permintaan pengurus DPC PDIP Rohil yang tidak boleh diwakilkan. Ia mengaku siap untuk maju pada Pilkada untuk Calon Bupati Rohil.
Ia berharap DPC PDIP Rohil bisa merekomendasikan dirinya untuk maju Pilkada 2024. Mudah-mudahan DPC PDIP Rohil bisa mempertimbangkan secara baik-baik, supaya merekomendasikan dirinya.
” Ada beberapa partai politik telah kita serahkan berkas formulir pendaftaran seperti halnya partai Demokrat, PDIP, partai Nasdem dan PKB. Sedangkan untuk partai Gerindra, sudah kita ambil formulir pendaftarannya, tinggal pengembalian formulir saja. Kita terus melakukan komunikasi kepada kawan-kawan pengurus partai Gerindra Rohil, kapan formulir pendaftaran bisa kita kembalikan,” kata H. Sulaiman.
Kata H. Sulaiman partai PDIP bukan ading bagi saya, banyak senior senior saya yang bergabung di PDIP. Padati yang sangat konsisten untuk mendukung masyarakat.
” Saya berharap PDIP merestui dan memberikan perahu, sehingga saya dapat berlayar di Pilkada Rohil tahun 2024.
Sementara itu, ketua DPC PDIP Rohil Drs Jamiludin mengatakan untuk sampai saat ini PDIP Rohil sudah menyerahkan berkas formulir pendaftaran untuk calon Bupati ada 9 orang sedangkan untuk Wakil Bupati ada 2 orang.
” Partai PDIP tidak cukup untuk mengusung calon, harus koalisi dengan partai lain baru cukup untuk mengusung bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati.
